Aglomerasi dan Kemiskinan Perkotaan

Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang sangat tidak merata pada awalnya dilakukan oleh penguasa impor atau penjajah di mana mereka menginginkan menguasai bangsa-bangsa melalui penciptaan konflik dan perang di antara sesama bangsa dalam suatu wilayah yang bakal menjadi negara.

Kajian awal aglomerasi dalam kaitannya dengan strategi pembangunan selalu dikaitkan dengan ideologi yang berkembang dan dianut suatu negara. Oleh karena itu, banyak pakar ekonomi mengemukakan bahwa negara-negara komunis jauh lebih adil dalam pembangunannya dibandingkan dengan negara-negara liberal. Namun studi lebih mendalam tentang pembangunan justru menemukan fakta, bahwa pada umumnya negara-negara yang sekarang ini malu disebut sebagai negara-negara terbelakang, yang pada umumnya bejas jajahan Barat ternyata mewarisi kebijakan pembangunan yang sangat aglomeratis, tanpa memandang ideologi negara itu (Lloyd 25: 1981).

Aglomerasi pembangunan yang mengakibatkan disparitas desa-kota, penduduk miskin-penduduk kaya makin mengental merupakan masalah yang makin rumit. Masalah ini dapat dieliminir dan dikikis secara perlahan-lahan dengan melakukan kaji ulang terhadap strategi pembangunan dengan segala kebijakan-kebijakan publik dan kebijakan sosial yang mengikutinya. Distribusi investasi yang merata harus diupayakan sehingga wilayah-wilayah terbelakang dapat mengejar ketertinggalannya menuju pada kondisi merata.

Pembangunan di wilayah pedesaan dan wilayah-wilayah lain yang tertinggal bukan hanya meningkatkan daya dukung wilayah-wilayah ini terhadap kehidupan masyarakatnya, melainkan juga membantu mengurangi masalah-masalah sosial yang saat ini makin parah di wilayah-wilayah perkotaan dan maju. Oleh karena itu, kaji ulang strategi pembangunan dengan segala kebijakan yang mengikutinya merupakan passport menuju wilayah Indonesia yang ramah buat semua. Justru inilah yang sesungguhnya layak dinamakan dengan pembangunan yang adil dan manusiawi.